BLT, Rawan Konflik Sosial

Bantuan Langsung Telas, Itulah bahasa plesetan orang Bali dari kalimat Bantuan Langsung Tunai kepanjangan dari BLT. Bahkan dari beberapa spanduk demo menolak kenaikan BBM ada yang bertuliskan “Bantuan Langsung Tewas”. Dan banyak yang meragukan efektifitas BLT. “Apakah tidak ada cara lain selain BLT?” para pengamat mempertanyakan. Jika data yang diberikan oleh pemerintah tidak akurat, maka akan menimbulkan masalah baru dan berpotensi terjadi keributan dan konflik sosial.

Sebagai aktifis zakat dan sosial di Bali, dan sering berhadapan dengan orang miskin atau rumah tangga miskin, saya masih tidak yakin tentang keakuratan data orang miskin penerima BLT yang disodorkan pemerintah. Sembilan puluh persen (90%) dari orang miskin Bali yang dibantu oleh yayasan yang saya aktif di dalamnya (Dompet Sosial Madani Bali) adalah orang miskin yang lepas dari perhatian pemerintah alias tidak masuk data orang miskinnya pemerintah.

Rencana baru pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM saat ini terkesan terburu-buru sehingga data penyaluran BLT adalah data lama yang belum sempat diperbaruhi, sehingga banyak keluarga miskin yang belum tercover. Dan fenomena ini terjadi hampir diseluruh Indonesia, terbukti dalam wawancara terhadap beberapa kepala daerah yang ditayangkan di setation TV baru-baru ini menyatakan bahwa mereka ragu terhadap data penyaluran BLT yang telah dibuat dan khawatir terjadinya konflik sosial. "Sebab kalau tak direncanakan secara matang malah menjadi potensi ribut," kata Camat Detusoko Johanes Vitalis Tote, Minggu (18/5), di Kabupaten Ende, Flores , Nusa Tenggara Timur (NTT).

Banyak masyarakat yang tidak memahami kriteria miskin dan yang berhak menerima dana BLT yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu perlu sosialisasi terutama untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang kriteria keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima BLT.

Dan sosialisasi yang cukup efektif adalah bekerja sama dengan kepala desa atau klian banjar dengan menempel data penerima dana BLT di bale banjar masing-masing seperti halnya sosialisasi Data Pemilih dalam Pilkada atau Pemilu. Dengan begitu diharapkan masyarakat akan bisa melihat langsung siapa saja yang terdaftar menerima dana BLT sehingga jika terjadi kekeliruan dan kekurangan warga langsung bisa merespon dan melaporkannya.

Duuhh…, Jika yang menerima Bantuan saja bisa Langsung TELAS, apalagi yang berhak tapi tidak terdaftar alias orang miskin tapi tidak dapat BLT?. Maka bisa-bisa mereka Langsung TEWAS!. Wallahu'alam.