Pengkhianatan Koalisi PKS

Kultwit Mahfudz Siddik

#Nih "Pengkhianatan Koalisi PKS" versi Setgab: 1. Dukung angket Century, 2. Dukung angket mafia pajak dan 3. Tolak naik harga BBM.

#Apakah untuk 3 kasus tsb koalisi satu suara? Tidak. Bbrp partai koalisi beda dgn pemerintah. Tp label "pengkhianat" ditujukan hanya ke PKS.

#PKS dukung angket Century jelas krn perampokan Bank yg kemudian ditutup uang negara hrs diusut dan tdk boleh jadi pola berulang!

#PKS dukung angket mafia pajak jelas krn rugikan potensi penerimaan keuangan negara puluhan bahkan ratusan trilyun per-tahun. Kasus Gayus??

#PKS tolak harga BBM naik jelas krn masih ada solusi lain dan masy tdk siap dan tdk mampu. Faktanya skrg harga minyak dunia terus turun!

#Sekarang media ributkan "kejanggalan" APBNP yg diduga ada "barter" soal uang negara tuk gantirugi korban "Lapindo". Ada kaitan dgn isu BBM??

#Jika ada yg paham hebatnya mafia BBM di Indonesia, siapa paling diuntungkan jika BBM subsidi jadi naik 1 april lalu? Pastinya bukan PKS!

#PKS koalisi dgn Pres SBY krn mau bantu negara dan rakyat. Bukan bantu seorang SBY dan PD.

#Koalisi pernah disebut pengamat sbg "kerumunan politik yg sarat kepentingan". Jadi wajar kalo ada intrik, saling incar, belah bambu, etc!

#Saya tdk kaget jika seorang Ketum partai besar tiba2 jadi jubir istana tuk katakan bhw "PKS tlah berkhianat". Kami tdk akan komen ttg Anda!

#Saya jg tdk kaget ktk bbrp partai Islam minta PKS tdk dukung PT tinggi yg diusul 3 parpol besar dlm UU Pemilu. Kami setuju. Lalu Anda skrg??

#Banyak pihak nilai pemerintah asyik dgn pencitraan. Aneh saat PKS tolak harga BBM naik, buru2 mereka tuding PKS cari pencitraan. Haha..?!

#2 periode, PKS tahu persis bgm manajemen koalisi dijalankan. Yakinkah bhw proses pengambilan keputusan baik jika style leadership sprt ini?

#Amar ma'ruf - Nahi munkar: prinsip PKS dlm berpolitik, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan. Katakan kebenaran meski pahit (resikonya)

#PKS tdk punya media besar tuk bangun opini. Media kami adl nurani & akal sehat rakyat ini yg paham soal century, mafia pajak & kisruh BBM!

#PKS mmg partai seumur jagung tp pelajaran sejarah menyambung umur perjuangan kami tuk sadar dan paham bertindak. Meski banyak yg blm sadari.

#Kepada kader PKS trus arungi gelombang samudera dgn sampan kecil kalian! Kelak kapal2 besar yg akan karam akan butuh "tangan" kalian!

#Kader PKS: Trus pelajari sejarah, firasati keadaan dan bertindak tanpa pamrih untuk kebaikan sebanyak2nya orang di sekeliling kalian!

#Selamat berhari libur, tp jgn sekali2 liburkan nurani & akal kita! Rakyat negeri ini sdh lama lelah dgn keadaan, tp mrk msh simpan harapan!

Read More

Daftar Kabinet 2009-2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malam ini mengumumkan secara resmi susunan kabinet 2009-2014. Berikut nama para menteri.

1. Menko Polhukam: Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri:Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Saleh
11. Menteri Perindustrian: M.S Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Fredy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Segaf al Jufrie

22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Koperasi dan UKM: Syarief Hasan
27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Gusti Muhammad Hatta,
28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar,
29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: EE Mangindaan,
30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faishal Zaini
31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas: Prof. Armida Alisjahbana
32. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Mustafa Abubakar
33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Andi Mallarangeng

.::.Alim Mahdi.::.

Read More

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendapat tanda penghormatan Mahaputera Adipradana

Jakarta - Presiden SBY menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atas peran dan jasanya kepada negara. Penghargaan ini membuat Hidayat termotivasi untuk berkerja lebih baik lagi.

"Apa pun bagi saya ini menjadi sarana untuk bekerja lebih baik dan berbakti lebih baik. Ini sebagai motivasi bagi saya," ujar Hidayat di sela-sela acara aqiqah dua putra kembarnya Daffa-Daffi di rumah dinasnya, Kompleks Menteri Widya Candra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2009).

Penghargaan itu menurut Hidayat adalah upaya untuk meningkatkan kinerja seluruh warga negara Indonesia. Hidayat berharap penghargaan itu tidak menjadi sesuatu yang diperdebatkan atau diirikan.

"Tapi mudah-mudahan menjadi sesuatu bagi kita semuanya untuk menjadi lebih baik," imbuhnya

Hidayat sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan pengharagaan yang disampaikan langsung oleh Presiden SBY di Istana Negara itu. Hidayat merasa penghargaan tersebut adalah penghargaan yang spesial atas kinerjanya saat ini.

"Mungkin itu sesuatu yang sangat spesial, mungkin juga terkait dengan saya di MPR. Dan Insya Allah saya bisa mengelola MPR dengan damai sampai masa akhir jabatan." tuturnya.

Tahun ini secara keseluruhan ada 41 orang tokoh yang mendapatkan tanda penghargaan. Ada 8 kategori tanda kehormatan yang disampaikan kepada kepala daerah, pimpinan lembaga tinggi negara, ilmuwan, guru besar, tokoh masyarakat dan seniman.

Pertama, tanda penghormatan Mahaputera Adipradana. Penerima tahun ini adalah Hidayat Nurwahid (Ketua MPR), Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Brigjen Pol Purn Taufiequrachman Ruki (mantan Ketua KPK), Mooryati Soedibyo (Wakil Ketua MPR), Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR) dan Tosari Widjaya (Wakil Ketua DPR).

Berikutnya adalah bintang kehormatan Mahaputera Utama. Penerimanya kali ini antara lain adalah Erry Riyana Harjapamekas (mantan Wakil Ketua KPK bidang pengawasan internal), Laica Marzuki (Hakim MK), Tumpak H Panggabean (mantan Waka MA bidang penindakan), Albert Karel Ralahalu (Gubernur Maluku), Sinyo Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara), Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), Gamawan Fauzi (Gubernur Sumatera Barat) dan Prof Sangkot Marzuki (Dir Lembaga Eikjman).

Enam kategori berikutnya adalah Mahaputera Pratama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama dan Bintang Budaya Paramadaya. Seluruh pimpinan lembaga tinggi negara hadir dalam upacara penganugerahan pagi ini.

.::.(mpr/mok)--- http://www.detiknews.com

Read More

Golput Kalahkan Mega dan JK

Quick Count Pilpres 2009

Jakarta - Walau angka Golput diprediksi menurun dalam pilpres dibandingkan pada saat pileg, namun jumlahnya masih tinggi. Bahkan jika dihitung pemilih golput mengalahkan JK-Wiranto secara telak dan mengalahkan Mega-Prabowo dengan selisih tipis.

Berdasarkan quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI), angka golput pada pilpres mencapai 27,42 persen. Sebelumnya pada pileg, angka golput mencapai 35 persen.

Angka 27,48 persen ini mengungguli perolehan suara Mega-Prabowo yang memperoleh suara 26,56 persen dan JK-Wiranto yang mendapat 12,59 persen suara.

Hanya SBY-Boediono yang dapat mengalahkan golput dengan perolehan suara 60,85 persen.

Angka ini diambil dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah pemilih yang tak terdaftar namun menggunakan KTP. DPT ditambah pemilih tidak terdaftar itu lalu dikurangi dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya, baik yang sah maupun tidak sah..::. (http://pemilu.detiknews.com)

Read More

Bagi PKS Kampanye Tidak Pernah Berakhir

Kenapa mereka mau berbuat demikian? Karena, mereka menginginkan perubahan segera terjadi di negeri ini. Mereka tidak mau lagi lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif dipenuhi oleh orang-orang yang bermental buruk alias politisi busuk.

PK-Sejahtera Online: Bagi partai lain kampanye terbuka mungkin sudah berakhir, tapi tidak demikian bagi partai bernomor 8 (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) ini. Bagi si nomor 8 ini, perjuangan terus dilakukan hingga mencapai hasil yang didambakan.

Para kader dan simpatisan PKS terus bergerilya di dunia maya, ranah yang tidak diatur oleh Undang-undang pemilu. Berbagai cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang terus dilakukan oleh kader dan simpatisan PKS.

Mereka mengajak orang-orang yang mereka kenal, termasuk penulis tentunya agar pada tanggal 9 April 2009 memilih PKS. Ini menunjukkan betapa hebat militansi dan kecintaan yang dimiliki oleh para kader partai yang menamakan dirinya Partai dakwah ini dan bersemboyankan Bersih, Peduli, Profesional.

Kenapa mereka mau berbuat demikian? Karena, mereka menginginkan perubahan segera terjadi di negeri ini. Mereka tidak mau lagi lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif dipenuhi oleh orang-orang yang bermental buruk alias politisi busuk.

Dalam pesan yang diterima penulis, Dewan Pengurus Pusat(DPP) PKS menghimbau agar seluruh kader dan simpatisan PKS yang memiliki account di Facebook, YM, dan Gtalk agar memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk mengajak orang-orang yang mereka kenal agar memenangkan PKS.

Bila teman anda ada 100 orang, maka anda telah berkampanye kepada 100 orang tersebut, subhanallah, demikian DPP PKS.

Sementara itu menurut salah seorang kader PKS di Batam, Ricky Indrakari, mengatakan 'serangan udara' akan efektif dengan tindak lanjut menggelar 'infantry darat' secara massive dengan himbauan agar masyarakat yang punya hak pilih tidak golput.

"Aib bagi seorang kader yang berdiam diri di rumah selama masa tenang ini,"katanya. .::.

Read More

HNW Siap Nyapres

"Karena itu PKS harus dimenangkan dulu sebelum mengajukan saya sebagai presiden," urainya.

PK-Sejahtera Online: Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menyatakan, kalau partai memerintahkan, dan umat mengamanahkan, dirinya siap saja jika dicalonkan sebagai capres/cawapres. Hal itu disampaikan Hidayat menjawab pertanyaan warga dalam acara silaturahim ulama, tokoh, dan warga se-Madura di Pondok Pesantren Al Muhajirin, Arosbaya, Bangkalan, Madura, Minggu (5/2) sore.

Namun dia mengingatkan, sebelum sampai ke sana ada syarat yang harus dipenuhi. Setiap partai atau gabungan partai yang mengajukan capres/wapres harus memiliki suara 25 persen. "Karena itu PKS harus dimenangkan dulu sebelum mengajukan saya sebagai presiden," urainya.

Hidayat mengunjungi Ponpes Al Muhajirin dalam rangka safari silaturahim ke beberapa tokoh di Jawa Timur. Hidayat disambut langsung oleh pimpinan Ponpes KH Hamzah Amjad Munawir. Keduanya sempat bertukar cindera mata. KH Hamzah memberikan sorban berwarna hijau yang langsung dikalungkan ke leher Hidayat. Sementara Hidayat memberikan buku platform PKS.

Selain bertemu dengan pimpinan dan pengurus ponpes, Hidayat juga berkesempatan bersilaturahim dengan ribuan warga Arosbaya yang hadir dalam acara silaturahim itu.

Dalam kesempatan itu, Hidayat menyampaikan jangan sampai Pemilu menjadikan warga bangsa terpecah hanya karena berbeda partai atau berbeda pilihan. "Perbedaan partai, perbedaan pilihan, hendaknya tidak membuat kita terpecah belah," katanya.

"Tidak penting kita berada di mana dan memilih apa. Asal tujuannya untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperbaiki bangsa ini, kita berada dalam jalur yang sama," imbuh dia.

Sebelum mengunjungi Ponpes Al Muhajirin, Hidayat sempat bertemu dengan Gubernur Jatim Sukarwo. Pertemuan dilakukan usai kampanye PKS di Stadion 10 November, Surabaya, yang dihadiri oleh sekitar 50 ribu kader dan simpatisan PKS. Pertemuan antarkeduanya dilakukan sambil makan siang di sebuah rumah makan di kawasan Perak, Surabaya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur keduanya mendiskusikan berbagai hal termasuk pelaksanaan pemilu 2009, 9 April mendatang.

Setelah bertemu dengan Pakde Karwo, dengan menumpang kapal ferry, Hidayat dan rombongan menyebrang ke Pulau Madura. Di Pulau Garam itu Hidayat melakukan silaturahim dengan jajaran pemerintah Kabupaten Bangkalan. Hidayat disambut di Pendopo Kabupaten Bangkalan oleh Sekda Bangkalan Sudarman mewakili Bupati Bangkalan yang sedang ke Jakarta karena urusan keluarga. (tono) .::.

Read More

Air Mata saya Menetes di Rumah DR.Hidayat Nurwahid

Penulis: Nabil Almusawa
Email: nabielfuad@yahoo.com

Bismillahhir Rahmaanir Rahiim,
Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan untuk ikut dalam acara buka bersama dengan Ketua MPR-RI, DR Muhammad Hidayat Nurwahid, MA di rumah dinasnya, kompleks Widya Chandra dengan beberapa ikhwah.
Ketika saya masuk ke rumah dinas beliau tersebut, maka dalam hati saya bergumam sendiri: Alangkah sederhananya isi rumah ini. Saya melihat lagi dengan teliti, meja, kursi-kursi, asesori yang ada, hiasan di dinding. Subhanallah, lebih sederhana dari rumah seorang camat sekalipun.

Ketika saya masuk ke rumah tersebut saya memandang ke sekeliling, kebetulan ada disana Ketua DPR Agung Laksono, Wakil Ketua MPR A.M Fatwa, Menteri Agama, dan sejumlah Menteri dari PKS (Mentan & Menpera) serta anggota DPR-RI, serta pejabat-pejabat lainnya.

Lagi-lagi saya bergumam: Alangkah sederhananya pakaian beliau, tidak ada gelang dan cincin (seperti yang dipakai teman-teman pejabat yang lain disana). Ternyata beliau masih ustaz Hidayat yang saya kenal dulu, yang membimbing tesis S2 saya dengan judul: Islam & Perubahan Sosial (kasus di Pesantren PERSIS Tarogong Garut).

Terkenang kembali saat-saat masa bimbingan penulisan tesis tersebut, dimana saya pernah diminta datang malam hari setelah seharian aktifitas penuh beliau sebagai Presiden PKS, dan saya 10 orang tamu yang menunggu ingin bertemu. Saya kebagian yang terakhir, ditengah segala kelelahannya beliau masih menyapa saya dengan senyum : MAA MAADZA MASAA'ILU YA NABIIL?

Lalu saya pandang kembali wajah beliau, kelihatan rambut yang makin memutih, beliau bolak-balik menerima tamu, saat berbuka beliau hanya sempat sebentar makan kurma & air, karena setelah beliau memimpin shalat magrib terus banyak tokoh yg berdatangan, ba'da isya & tarawih kami semua menyantap makanan, tapi beliau menerima antrian wartawan dalam & luar negeri yang ingin wawancara.

Tidak terasa airmata ana menetes, alangkah jauhnya ya ALLAH jihad ana dibandingkan dengan beliau, saya masih punya kesempatan bercanda dengan keluarga, membaca kitab dan sebagainya, sementara beliau benar-benar sudah kehilangan privasi sebagai pejabat publik, sementara beliaupun lebih berat ujian kesabarannya untuk terus konsisten dalam kebenaran dan membela rakyat.

Tidaklah yang disebut istiqamah itu orang yang bisa istiqamah dlm keadaan di tengah-tengah berbagai kitab Fiqh dan Hadits seperti ana yang lemah ini. Adapun yang disebut istiqamah adalah orang yang mampu tetap konsisten di tengah berbagai kemewahan, kesenangan, keburukan, suap-menyuap dan lingkungan yang amat jahat dan menipu.

Ketika keluar dari rumah beliau saya melihat beberapa rumah diseberang yang mewah bagaikan hotel dg asesori lampu-lampu jalan yang mahal dan beberapa buah mobil mewah, lalu ana bertanya pada supir DR Hidayat : Rumah siapa saja yg diseberang itu? Maka jawabnya : Oh, itu rumah pak Fulan dan pak Fulan Menteri dari beberapa partai besar.

Dalam hati saya berkata: AlhamduliLLAH bukan menteri PKS. Saat pulang saya menyempatkan bertanya pada ustaz Hidayat: Ustaz, apakah nomor HP antum masih yang dulu? Jawab beliau:

Benar ya akhi, masih yang dulu, tafadhal antum SMS saja ke ana, cuma afwan kalo jawabannya bisa beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, maklum SMS yang masuk tiap hari ratusan ke saya.

Kembali airmata saya menetes. alangkah beratnya cobaan beliau & khidmah beliau untuk ummat ini, benarlah nabi SAW yang bersabda bahwa orang pertama yang dinaungi oleh ALLAH SWT di Hari Kiamat nanti adalah Pemimpin yang Adil. Sambil berjalan pulang saya berdoa : Ya ALLAH, semoga beliau dijadikan pemimpin yang adil & dipanjangkan umur serta diberikan kemudahan dalam memimpin negara ini. Aaamiin ya RABB.

.::.Alim Mahdi.::.

Read More

Era Politik Aliran Sudah Berakhir?

"Seringkali persoalan agama dijadikan pemicu konflik yang memecah belah bangsa." ungkapnya.

Makassar - Era politik aliran di Indonesia dinilai sudah berakhir. Konstituen dalam Pemilu 2009 diprediksi akan lebih terpengaruh pada kinerja kader dan kredibilitas partai, ketimbang karena sentimen agama atau kelompok tertentu.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dalam acara temu muka Tim Delapan PKS dengan sejumlah tokoh nonmuslim Makassar di Hotel Clarion, Makassar, Kamis (23/1/2009).

Oleh karena itu, menurut Anis, PKS berhasrat merangkul semua suku maupun agama yang ada di Indonesia untuk memenuhi target perolehan suara 20 persen dalam Pemilu 2009. Saat ini sudah waktunya bagi PKS untuk membuka diri, mengusung isu kemanusiaan tanpa dominasi agama.

"Seringkali persoalan agama dijadikan pemicu konflik yang memecah belah bangsa." ungkapnya.

Selain itu, lanjut Anis, agenda PKS untuk mengusung isu kemanusiaan tanpa sekat apapun dalam persatuan bangsa adalah dengan menghapuskan anggapan awam bahwa partai selalu berorientasi tempat, tokoh, dan warna.

"Seringkali Bali dan Papua disebut sebagai basis partai tertentu, atau Soekarno dan Soeharto merupakan satu-satunya tokoh dari partai selain PKS. Hal tersebut salah kaprah." ucap Anis.

Sekjen PKS asal Sulsel ini juga mengkritik pemeluk agama yang selalu mencari dalil dalam kitab suci untuk saling berperang. "Perang di kalangan umat beragama hanyalah akal-akalan kapitalisme industri senjata," tandasnya.

Sumber: DetikCom

Read More

Politik Penjegalan Menjelang Pemilu

Kejutan besar terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Dua orang tokoh partai politik (parpol), yaitu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, dan seorang calon presiden (capres), Rizal Ramli, terancam masuk bui.

Di tengah kesibukan mereka menghadapi persiapan pemilu, kedua tokoh ini justru harus berhadapan dengan persoalan hukum. Tifatul dijerat polisi dengan dugaan melakukan pidana kampanye, sedangkan Rizal Ramli diduga terlibat dalam kerusuhan saat demonstrasi penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Penetapan kedua tokoh ini sebagai tersangka menjelang pemilu menimbulkan tanda tanya besar. Murnikah penetapan mereka sebagai tersangka karena terlibat pidana? Ataukah ini langkah politis menjegal lawan politik?

Tudingan ini merupakan langkah politik karena partai dan tokoh ini sinarnya mulai moncer. Kekuatan PKS sat ini bisa dikatakan menjadi salah satu parpol yang akan eksis di pemilu 2009. Sementara itu, manuver politik Rizal Ramli mulai mendapat sambutan sejumlah parpol.

Dijadikannya Ketua Komite Bangkit Indonesia, Rizal Ramli dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring sebagai tersangka, merupakan salah satu ciri manuver pembungkaman politik khas orde baru (orba).

Hal tersebut diungkap Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rahman dalam pesan singkat yang diterima okezone di Jakarta, Sabtu (17/1/2009).

Mempertahankan kekuasaan dengan cara antidemokrasi, sangatlah merugikan dan merusak pembangunan demokrasi di Indonesia. Fadjroel mengimbau, agar masyarakat waspada dan melawan politik anti demokrasi.

Karena cara politik seperti yang dilakukan terhadap Tifatul dan Rizal, dinilainya dilakukan para orang-orang yang memiliki paham orde Baru ini.

"Publik harus waspada dan melawan politik antidemokrasi para Orba-is ini," tegasnya. (Lihat di okezone)

Pengamat politik UI, Boni Hargens, mengungkapkan hal yang sama. “Penetapan status tersangka Rizal Ramli dan Tifatul Sembiring menjadi skenario politik untuk membungkam lawan-lawan politik yang bakal menjadi pesaing di Pilpres 2009,” kata boni.

Politisi yang melakukan pengganjalan dengan cara ini, ungkap Boni, tidak akan mendapat dukungan rakyat. Menurutnya, masyarakat sudah cukup bisa mengerti atas persoalan penetapan tersangka Tifatul dan Rizal.

Dalam negara-negara yang menganut paham demokrasi, aksi massa seperti yang dilakukan Rizal Ramli dan Tifatul Sembiring sama sekali tidak bertentangan. Dalam alam demokrasi dan reformasi, semua orang bebas menyatakan pendapatnya.

Jika sampai Rizal Ramli atau Tifatul Sembiring diadili karena perbedaan pendapat, berarti pemerintah sudah menzalimi mereka. Ini akan menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Model penjegalan, seperti ini merupakan bentuk penjegalan yang kasar. ”Kalau tidak ada rekayasa, tidak mungkin keduanya ditetapkan sebagai tersangka,” papar dia. Langkah ini kontraproduktif. Penjegalan seperti ini justru akan membuat simpati kepada dua tokoh ini semakin membesar.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, menilai kasus yang membelit Rizal Ramli dan Tifatul Sembiring sama-sama aneh. Keduanya diperiksa hanya kurang dari tiga bulan menjelang Pemilu.

"Saya melihat kuat adanya keanehan pada pemeriksaan Pak Tifatul dan Rizal Ramli oleh kepolisian," kata salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi "Kebijakan Penurunan BBM: Politik Lipstik" di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2009. "Kenapa timing-nya sekarang semua?

Para calon presiden itu diperiksa hanya 2 bulan menjelang pemilu legislatif," kata Maruarar. Seharusnya, kata Maruarar, penegak hukum jangan tebang pilih. Ada berbagai masalah hukum di sekitar istana yang belum disentuh. "Kalau mau melakukan sesuatu dengan benar, seharusnya dimulai dari hulu," katanya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, menganggap tindakan polisi menjadikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, sebagai tersangka sangat aneh. "Jadi, sangat aneh kalau apresiasi (terhadap Indonesia) yang tinggi di mata dunia, di Indonesia (yang berdemonstrasi) malah diajukan sebagai tersangka di kepolisian," kata Hidayat.

Hidayat meminta pemerintah atau polisi mendudukkan masalah demonstrasi PKS ini sesuai proporsinya. "Jelas sekali, acara demostrasi besar itu memang bukanlah dimaksudkan untuk kampanye, tapi sesuai dengan izinnya yaitu dalam rangka untuk demostrasi guna memberikan solidaritas kepada bangsa Palestina," kata Hidayat dalam jumpa pers di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2009.

"Kalaupun ada bendera partai yang dibawa, sekarang kan bendera partai ada di mana-mana, di jalanan, di tol, di pohon-pohon, di papan-papan reklame -- semua dengan nomornya masing-masing, dan tidak ada yang mempermasalahkan itu," kata Hidayat.

Hidayat lalu mengharapkan permasalahan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang aneh di mata dunia. Kelompok yang melakukan demo besar-besaran membantu bangsa Palestina dalam menolak kejahatan perang Israel yang diapresiasi dengan baik oleh dunia, di Indonesia malah diajukan menjadi tersangka. (lihat di vivanews)

Tudingan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai Kejaksaan Agung bukan merupakan tindak pidana pemilu. Untuk itu, Bawaslu diminta berhati-hati mengkaji kasus ini.

"Kan dia hanya melaksanakan demo di Bundaran HI, dan membawa bendera PKS. Itu bukan pidana dan bukan kampanye terselubung," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga di Kejagung Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (16/1/2009). ( Lihat di okezone)


Makin Solid

Direktur Eksekutif Indo-Barometer, Muhammad Qodari, mengungkapkan, kalau benar ada dugaan langkah ini dimaksudkan untuk menghancurkan citra partai atau politisi yang bersangkutan, ini tidak akan berhasil.

Justru Qidari melihat bahwa penetapan tersangka Tifatul justru akan semakin menguatkan PKS. Diungkapkannya, isu penetapan tersangka Tifatul bisa dimanfaatkan PKS untuk menggaungkan citra partai. PKS akan dilihat publik sebagai parpol yang dizalimi.

“Isu Palestina sangat dekat dengan rakyat Indonesia. Kalau rakyat melihat aksi solidaritas terhadap Palestina disalahkan, justru akan meningkatkan suara PKS,” papar Qodari.

Masyarakat Indonesia, sejak dulu, pro terhadap Palestina. Dengan begitu, masyarakat akan makin simpati terhadap PKS ataupun Tifatul.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, melihat bahwa betapapun gencarnya propaganda politik yang dilancarkan musuh-musuh PKS, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara PKS.

Diuangkapkan,PKS adalah partai yang penuh dengan kader dan pemilih yang loyal. “Jadi, loyalitas pemilih PKS tidak akan luntur gara-gara kasus Tifatul. “Sebaliknya, apabila PKS bisa memanfaatkan momentum kasus Tifatul menjadi isu politik yang efektif, keuntungan berupa melonjaknya perolehan suara PKS menjadi konsekuensi yang diperoleh partai tersebut.

“Jadi, hanya ada dua kemungkinan soal kasus Tifatul, PKS untung atau tidak rugi sama sekali.” Ujar Andrinof.

(Ditulis kembali dari Harian Republika dan beberapa media online)

Read More

KARSA Menang Tipis

Hasil rekapitulasi coblosan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur seng anyar Karo KPUD (11/11/08) gak disongko dimenangno pasangan Soerkarwo – Saifullah Yusuf (Karsa). Bedo presentasine titik banget yoiku mok 0,40% neng dhuwure suorone pasangan Khofifah – Mujiono (Kaji).

Hasil iki ndadekno kaget mulane miturut itungan cepet (Quick Count) sakwise coblosan tanggal 4 November 2008 seng kepungkur, LSI menangno pasangan KAJI ambe roto-roto suoro 50%. Padahal itungane KPUD Jatim nyebutno lek KARSA oleh 7.729.944 suoro (50,20%) lan KAJI 7.669.721 suoro (49,80%).

Perpedaan seng tipis iki ndadekno rawan komflik. Suasanane perhitungan suoro coblosan lan penetapan hasil PILGUB JATIM neng hotel Mercure dadi tegang. Pasangan KAJI gak terimo lan kate ngadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mergo alasane ono penggelembungan suoro.

Khofifah nuding ono intervasi pemerintah pusat. Indikasi iku seng paling nyolok, jare Khofifah, yoiku dikirimno Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh nang Surabaya kanggo ngurangi hasil Quick Count gawenan telu lembaga survei. Pas Kemis minggu wingi Nuh nggelar Konfrensi pers neng Hotel Sheraton Suroboyo, Nuh jalok masyarakat gak percoyo lan gak usah ngreken hasil perhitungan cepet.

Read More

“Perubahan” Mengantarkan Obama Jadi Presiden AS

dakwatuna.com - Chicago - Barack Obama akhirnya berhasil memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat dalam pemungutan suara electoral college di Amerika Serikat Rabu, 5/11. Obama menjadi presiden pertama Amerika yang berasal dari kulit hitam. Obama terbukti dapat mengatasi isu rasial yang sempat menghadangnya. Barack Obama dinyatakan memenangkan pemilu presiden di AS setelah memperoleh 338 electoral votes, sementara McCain tertinggal di belakang dengan 155 electoral votes.

Dalam sambutan kemenangannya obama mengatakan: “Karena kita telah bekerja, karena sebab yang telah kita perbuat, maka perubahan itu datang di Amerika.”
Ia berjanji agenda pertama yang akan dilakukannya di kursi kepresidenan adalah mengatasi hambatan ekonomi. Termasuk juga akan menarik tentara Amerika Serikat dari Irak dalam 16 bulan.

Ayah Obama adalah kulit hitam asal Kenya sedangkan ibunya kulit putih berasal dari Kansas. Obama yang sebelumnya memangku jabatan senator dari Illonois terbukti dapat mengalahkan senator John McCain dalam pertarungan sengit di beberapa negara bagian utama seperti Ohio, Florida, Virginia, Iowa dan lainnya.
McCain mengakui kekalahannya terhadap Obama dan mengakhiri usahanya selama 10 tahun menuju Gedung Putih.

Dalam pidatonya, Obama mengutip kata-kata dari Lincoln dan John F Kennedy. “Mari kita kumpulkan semangat patriotisme untuk pengabdian dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang dan bekerja lebih keras,” tuturnya.

Obama berhasil memikat hati masyarakat Amerika dalam sepak terjang kampanyenya dengan jargon “Perubahan”. Jargon kampanye yang menghantarkannya menjadi orang nomor satu di Amerika. Menjadi presiden ke 44 Amerika Serikat.

Adakah angin segar “perubahan” menghembus ke belahan dunia lainnya, di manapun berada?! (io/ut)
Sumber: Dakwatuna

Read More

Eep Syaifullah Fattah: The Political Quation

Hari minggu kemarin (9 Oktober 2008), saya menghadiri Diskusi Panel Tentang Kepedulian Sosial dan Kesadaran Berbangsa di Mutiara Room, Hotel NIKKI Denpasar dari jam 09.00 Wita – 12.30 Wita. Diskusi yang menampilkan Pengamat Politik Nasional Eep Saifullah Fatah (Jakarta), H. Hasan Basri, SE, MBA (Ketua FUI Bali) dan Ir. H. Maman Supratman (Tokoh Masyarakat, Calon Anggota DPD RI dari Bali) diselenggarakan oleh Forum Umat Islam (FUI) Bali bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali.

Diskusi panel yang dimoderatori oleh Yusar Hilmi ini menghadirkan sekitar 250 orang tokoh Ormas Islam dan Parpol Islam Bali ini cukup menarik dan memberikan wawasan baru. Alhamdulillah saya yang diundang secara pribadi dan mewakili DSM Bali (undangannya ada dua) berkesempatan hadir dan mendapat tempat duduk VIP bersama tokoh-tokoh umat Islam di bagian depan. Saya juga tidak tahu, benar apa tidak tempat duduk saya, wong saya tiba-tiba sama panitia di antar di tempat itu. He.he..

Acara yang dikemas dalam rangka silaturrahim (halal bihalal) tersebut saya coba rangkum dalam tulisan ini dengan harapan bermanfaat bagi umat khususnya dan Bali pada umumnya.


Bumi Dipijak, Langit Dijunjung

Dalam Iftitah Diskusi Panel Tentang Kepedulian Sosial dan Kesadaran Berbangsa, ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, H. A Hasan Ali, BA. Menyatakan bahwa Acara Halal Bihalal model sarasehan seperti ini telah di dimulai sejak tahun 2002 sampai sekarang. A. Hasan Ali mengingatkan kembali kepada para peserta diskusi bahwa halal bihalal 2 tahun lalu tepatnya pada bulan Oktober 2006 di Masjid Ibnu Batutah (Komplek Puja Mandala), Nusa Dua Bali. MUI Bali telah merekomendasikan Catur Program Umat (CAPU) sebagai berikut: meningkatkan kualitas beragama, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatkan Sosial Ekonomi Umat (Ekonomi syari’ah) dan meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Empat program inilah yang menjadi program utama dan unggulan MUI Propinsi Bali.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. A. Hasan Ali menyatakan perlu kesadaran berpolitik setiap umat Islam di Bali dalam rangka berperan aktif memberikan sumbangsih terhadap Bali. ”Bumi dipijak di sana langit dijunjung” kata A. Hasan Ali. Itulah istilah yang harus diupayakan dalam rangka dalam sumbangsih umat terhadap Bali. Maka dalam mewujudkan hal tersebut segala komponen umat yang ada di Bali, baik ormas Islam, parpol Islam dan tokoh umat Islam di Bali tidak memandang perbedaan harus menjalin kebersamaan.

Dalam kilas balik sejarah Bali tidak terbantahkan lagi bahwa peran Islam untuk Bali telah tercatat dalam sejarah sejak tahun 1460 pada masa kerajaan Gelgel di Klungkung. Oleh karena itu kebersamaan dan keharmonisan amat Islam dan masyarakat hindu di Bali yang lama diperjuangkan pendahulu kita itu harus tetap dijaga.


Bali Memerlukan Corong Umat

Ir. H. Maman Supratman yang juga Calon Anggota DPD RI dari Dapil Bali, didapok sebagai pemateri pertama mengusung tentang Bali Harmoni. Menurut H. Maman Supratman Bali dapat dilihat dari Tataran Nilai dan Tataran Sosial Budaya. Tataran Nilai adalah Bali yang tidak tertandingi keindahannya, alam Bali tidak tertandingi oleh seluruh dunia. Bali menganut nilai-nilai Tri Hitakarana dan Tat Twam Asi yang tetap dipegang oleh orang Bali.

Dalam tataran Sosial Budaya, Bali dengan keterbukaannya tetap melestarikan budaya nyama braya, segilik seguluk, beda paksi bina paksa dan lainnya yang secara universal adalah sangat Islami. Maka dalam sejarah Islam di Bali sejak masuknya Islam ke Kelungkung dan kabupaten lain di Bali pada abad 14 sampai dengan abad 17 masehi tidak lepas dari faktor Penerimaan orang Bali dan faktor Kerukunan yang dibina selama ini.

Jika sekarang terjadi disharmonisasi, apalagi sejak terjadi tragedi Bom Bali oleh orang yang tidak bertanggungjawab itu tidak terlepas dari faktor Intenal dan Eksternal kita sendiri. Maka tugas kitalah untuk mengembalikan keharmonisan antar umat di Bali yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita sejak abad 14 yang lalu. Maka Bali memerlukan corong yaitu hadirnya satu orang Islam sebagai anggota DPD RI dari Bali. ”Jika dari Bali ada empat orang anggota DPD, maka ikhlaskan satu saja untuk orang Islam”. Kata H. Maman Supratman berapi-api.


Berpolitik adalah Warisan Ulama

Nasionalisme itu dilahirkan oleh Islam, maka salah jika membenturkan antara Nasionalisme dan Islam. Itulah yang selama ini dibenturkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Jika kita telurusi sejarah bangsa Indonesia, maka pelopor pergerakan-pergerakan nasional yang dibentuk di Indonesia adalah oleh ulama dan tokoh-tokoh Islam misalnya berdirinya Syarikat Dagang Islam (SI) bukannya Boedi Utomo yang hari lahirnya dijadikan Kebangkitan Nasional. Nah lho...

Boedhi Oetomo (BO) didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa para mahasiswa kedokteran STOVIA, Soetomo dan kawan-kawan. Perkumpulan ini dipimpin oleh para ambtenaar, yakni para pegawai negeri yang setia terhadap pemerintah kolonial Belanda. BO pertama kali diketuai oleh Raden T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar kepercayaan Belanda, yang memimpin hingga tahun 1911. Kemudian dia diganti oleh Pangeran Aryo Notodirodjo dari Keraton Paku Alam Yogyakarta yang digaji oleh Belanda dan sangat setia dan patuh pada induk semangnya.

Seharusnya Momentum Kebangkitan Indonesia adalah berdirinya Syarikat Dagang Islam (SI). Karena organisasi Syarikat Islam (SI) yang lahir terlebih dahulu dari Boedhi Oetomo (BO), yakni pada tahun 1905, yang jelas-jelas bersifat nasionalis, menentang penjajah Belanda, dan mencita-citakan Indonesia merdeka, tidak dijadikan tonggak kebangkitan nasional.

Demikian pemaparan yang disampaikan oleh panelis kedua. Hasan Basri, SE, MBA (Ketua FUI – Bali). Menyitir tulisan Endang Saefuddin Anshari, Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler, Hasan Basri menambahkan bahwa ”Muslim di Indonesia pasti Nasionalis dan tidak bisa sebaliknya”. dan melanjutkan: ”Politik pada saat lampau diperankan oleh para ulama, maka orang yang berpolitik sekarang adalah orang yang mewarisi ulama. Orang yang alergi dengan politik berarti dia menganggap bahwa Islam belum sempurna”. Ujar Ustad Hasan Basri yang disambut dengan tepuk tangan peserta diskusi.


Kecerdasan Politik

Political Question Quation adalah tema yang diangkat oleh Pengamat Politik Eep Syaifullah Fattah. Analisis-analisis tajamnya sangat memukau dan mencerahkan. Berbicara tentang kancah perpolitikan Partai Islam di Indonesia setelah sepuluh tahun berdemokrasi, perlu kita bertanya tentang apa dampak demokrasi kepada Islam, apa keliruan kita dan apa agenda perbaikan ke depan.

Nilai positif demokrasi setelah renovasi adalah sistem dan tatacara demokrasi Indonesia yang sangat maju tapi hasilnya jauh tidak sebaik tata caranya. Selama mengikuti pemilu di masa reformasi, suara partai-partai Islam atau yang berbasis pemilih Islam apabila dikumpulkan tidak lebih dari 40 persen. Sedangkan 60 persen lebih dikuasai oleh Partai Non Islam. Jika mau jujur mayoritas umat Islam mempunyai kecerdasan yang rendah, dan mempunyai kebiasaan mencari - cari faktor kesalahan dari luar dirinya yaitu dengan menyalahkan orang lain. Dan ini adalah sebuah kekeliruan.

Maka umat Islam harus segera memperbaiki kekeliruan ini. Diperlukan suatu Political Question Quation atau Kecerdasan Politik dari setiap orang muslim. Menciptakan Political Quation dengan cara: Pertama adalah membangun Kesadaran Politik. Kesadaran tiap warga negara tidak terkecuali umat Islam untuk mengetahui hal-hak politik mereka. Kedua Membangkitkan empati umat terhadap hak-hak pribadi dan orang lain. Ketiga adalah menumbuhkan motivasi tiap umat Islam untuk menjaga, melindungi, mempejuangkan hak-hak politiknya, sehingga tiap warga negara menjadi kuat kualitas kewarganegaraannya.

Warga Negara yang berkualitas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Tahu hak dan menjaganya, 2. Tahu persis hak-hak orang lain dan pandai menunaikan kewajibannya, 3. Bertumpu kepada diri sendiri bukan pada orang lain, jangan hak diri dititipkan kepada orang lain. 4. Setiap orang tidak pasif tapi aktif terhadap setiap permasalahan dan 5. Mempunyai kemampuan untuk 'melawan' ketika hak-haknya diciderai. Ingat loh! Melawan berbeda dengan emosial! Melawan berarti perlu strategi, perencanaan dan pemikiran yang matang.

Maka ketika kita berkelompok, bangunlah 'barisan' bukan 'kerumunan'. Kita sering senang membuat organisasi tetapi tidak senang membuat jaringan. Berpolitik tidak harus semua jadi caleg atau aleg. Dan atau tidak harus partai berkuasa, tidak mungkin semua menjadi eksekutif atau kepala daerah. Berpolitik berarti masuk dalam kelompok untuk mengambil peluang, yaitu 'merebut kekuasaan' atau 'mempengaruhi kebijakan'. Organisasi yang mempunyai jaringan kuatlah akan memenangi pertarungan.

Ingatlah kemenangan partai Islam FIS (Islamic Salvation Front) atas partai sekuler FLN (National Liberation Front) dalam pemilu parlemen Al Jazair di penghujung 1991. FIS yang merupakan representasi kekuatan muslim terpelajar Al Jazair menang telak dalam pemilu parlemen dengan perolehan 188 kursi (82 %) dari 231 kursi. Tak puas menerima kekalahan, rezim otoriter Al Jazair dukungan Barat menganulir kemenangan tersebut. Kendati diulang, pemilu kedua kalinya masih dimenangkan FIS. FIS saat itu tidak mempunyai banyak kantor dan kantornyapun seadanya. Ternyata kunci kemenangannya adalah kuatnya jaringan yang dimiliki. Jaringan kasat mata melalui masjid-masjid. Di masjid-masjid itulah para da'i menanamkan kesadaran akan hak-hak warga negara dalam khutbah-khutbah jum'at mereka. Bagaimana di Indonesia? Masjid-masjid di Indonesia telah mengalami pelucutan-pelucutan fungsi yang sejatinya dari masjid itulah seharusnya pusat peradaban Islam dibangun.

Terakhir kang Eep bercerita. Ketika Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela dalam posisi di atas dan sangat populer dan dicintai rakyatnya sampai jika Mandela mencalonkan kembali dalam Pemilu hampir 100% rakyat akan memilihnya kembali. Namun Mandela memilih untuk tidak mencalonkan lagi. Seorang wartawan bertanya kepada Mandela: "Kenapa Anda memilih untuk tidak mecalonkan lagi padahal Anda ada jalan lebar untuk berkuasa kembali?". Mandela manjawab: "Saudaraku, berkuasa atau tidak, bisa sama artinya. Karena penguasa yang tidak bertanggungjawab nilainya kalah dengan warga negara biasa yang bertanggungjawab". Lanjut sang Mandela: "Maka ijinkanlah saya menjadi warga negara biasa yang bertanggungjawab!". pintanya. Wallahu'alam

Read More

Cabut Remisi bagi Koruptor

KORUPTOR tak lagi leluasa seperti di masa silam. Kebiasaan menyogok penegak hukum untuk memperoleh perlakuan khusus semakin tertutup. Setiap celah yang membuka kemungkinan adanya keistimewaan disumbat satu per satu.
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mewacanakan seragam bagi tahanan kasus korupsi kini bermunculan sejumlah usul. Misalnya, hukuman mati atau kerja sosial bagi koruptor.

Ada koruptor dikirim ke Nusakambangan seperti Bob Hasan. Sebagian lain dikirim ke penjara Sukamiskin, Bandung, seperti Probosutedjo dan dan mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Semua itu dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera.

Sejak 2006, dibuat aturan agar koruptor tak mudah dilepas dari bui. Pemberian remisi dan asimilasi yang sering menimbulkan tanda tanya kian diperketat khusus bagi narapidana empat kasus, yakni korupsi, narkotik, pembalakan liar, dan terorisme. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006, ada pasal yang mengatur tentang pemberian remisi dan asimilasi bagi koruptor, penjahat pembalakan liar, narkotik, dan terorisme. Bagi narapidana umum, remisi sudah boleh diberikan jika terpidana telah menjalani masa hukuman enam bulan. Namun bagi koruptor, narapidana narkoba, pembalakan liar, dan terorisme, remisi baru diberikan setelah menjalani 1/3 masa hukuman.

Adapun asimilasi bagi narapidana umum sudah bisa diberikan setelah menjalani setengah masa hukuman. Namun bagi koruptor, penjahat narkoba, pembalakan liar, dan terorisme, asimilasi hanya boleh diterima setelah menjalani 2/3 masa hukuman.
Dan kini pemerintah melangkah lebih keras lagi. Koruptor yang diadili dan dihukum setelah 2007 tidak mendapat remisi bertepatan dengan peringatan HUT ke-63 kemerdekaan RI pada 2008 ini. Sebuah keputusan yang juga dikenakan kepada penjahat narkoba, pembalakan liar, dan terorisme. Empat kejahatan itu memang sepatutnya tidak mendapat remisi dan asimilasi betapa pun mereka memperlihatkan kelakuan baik selama di penjara. Itu karena kelakuan baik yang dipertontonkan di bui hanya untuk mengejar remisi dan asimilasi. Setelah menghirup udara bebas, mereka mengulangi kejahatan yang sama.

Kasus David Nusa Wijaya, pengemplang dana BLBI sebesar Rp1,2 triliun dan dihukum empat tahun, bisa pergi ke luar negeri setelah mendapat bebas bersyarat. Dia akhirnya dibawa kembali ke Tanah Air. Artalyta Suryani, tersangka yang sedang dikurung di tahanan Bareskrim Polri, masih leluasa menelepon Urip Tri Gunawan--jaksa yang disuapnya--untuk mengatur strategi jawaban di pengadilan.

Koruptor adalah pengidap kleptomania, suka mencuri. Sebagian ahli kejiwaan menyebut koruptor mengidap kelainan jiwa. Karena itu, sangat berbahaya jika para koruptor berada di luar bui. Mereka harus diberi hukuman maksimal, tanpa remisi dan tanpa asimilasi. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan.

Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat remisi dan asimilasi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga terutama bagi jutaan orang di luar tembok bui agar mengurungkan niat merampok uang negara.

Hukuman penjara bagi koruptor tidak akan menimbulkan efek jera bila berbagai kemudahan terus diberikan. Oleh karena itu, penghapusan remisi bagi koruptor merupakan keputusan yang layak diterapkan.

(Sumber: Editorial Media Indonesia)

Read More

Siapakah yang Gila

PEMILIHAN kepala daerah kini tidak melulu menghasilkan kemenangan dan kekalahan bagi para calon. Tetapi juga melahirkan orang sakit jiwa.
Yang terjadi pada Yuli Nursanto alias Yuli Goong merupakan bukti empiris.

Yuli adalah calon Bupati Ponorogo periode 2005-2010. Berpasangan dengan Achmad Soenarno yang didukung Partai Persatuan Pemban

Tidak sekadar kalah, Yuli juga terbelit utang. Sebelum pencalonan bupati, Yuli meminjam uang hingga hampir mencapai Rp3 miliar. Inilah modal memuluskan jalan menjadi orang nomor satu di Ponorogo. Maksud hati memeluk gunung, apa daya dia kalah telak.

Tagihan pinjaman pun datang bertubi-tubi. Ia tak bisa membayarnya. Tangan hukum pun berbicara. Ia menjadi pesakitan di pengadilan.

Ditambah deraan berbagai soal lain yang terus menekan, daya tahan fisik, mental, dan sosial Yuli jebol. Tingkah lakunya mulai aneh-aneh. Tak jarang ia mulai cengar-cengir sendirian tanpa alasan. Ia kemudian berteriak-teriak histeris. Bahkan, mulai kerap turun ke jalan raya mengenang saat-saat kampanye pilkada dengan penampilan lebih mencolok hanya mengenakan celana dalam. Itu pun sesekali ia perosotkan di depan khalayak. Ia tentu bebas melakukannya karena sudah gila.

Fenomena Yuli selain menggelikan sangat memprihatinkan. Secara leksikal ia telah menjelajahi spektrum gila dari yang konotatif hingga yang denotatif. Artinya dari gila jabatan, gila kekuasaan, gila hormat, hingga menjadi gila beneran. Gila secara psikiatris.

Kita khawatir yang terjadi pada Yuli berpotensi pula terjadi pada banyak orang yang maju dalam pemilihan umum untuk menjadi kepala daerah hingga presiden. Kita juga khawatir fenomena yang sama menimpa mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, dari pusat hingga daerah.

Sejarah sebaiknya mencatat Yuli, sebagai calon bupati pertama yang menjadi gila beneran setelah mengikuti pilkada langsung di sebuah negeri yang tergolong negara demokrasi terbesar di dunia. Pertanyaannya adalah mengapa hanya Yuli sendiri yang pada akhirnya menjadi gila secara denotatif, secara psikiatris?

Padahal meminjam uang miliaran rupiah, hipotetis juga dilakukan orang lain yang maju dalam pilkada, baik yang kemudian menang maupun kalah.

Mungkin Yuli tidak belajar dari yang sukses maupun yang gagal. Yaitu, sanggup melupakan janji. Yang gagal melupakan janji membayar utang, bahkan mungkin membuat janji baru sampai berhasil dalam pilkada berikutnya. Bukankah kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda? Dengan sikap ini, sekalipun kalah dan tertimbun utang, tak sampai gila betulan.

Sebaliknya, yang menang melupakan janji kampanye. Sebab, janji itu terlalu banyak, terlalu berat, terlalu muluk untuk dilaksanakan sehingga bisa membuat mereka gila sungguhan seperti Yuli.

Yuli, jangan-jangan adalah orang yang teguh memegang janji dan karena itu membuatnya gila. Sedangkan lainnya ingkar janji dan itu justru membuatnya tetap normal. Jadi, siapa yang sesungguhnya gila secara hakiki? Ini pertanyaan yang sangat mengerikan untuk bangsa ini.

(Sumber: Editorial Media Indonesia)

Read More

Hasil Quick Count Pilkada Bali 2008 & Nomor Urut Parpol

HASIL QUICK COUNT PILKADA BALI 2008

Pilkada bali berlangsung hari ini- Rabu - 9 Juli 2008
Berikut hasil perhitungan quick count sementara :

Winasa - Alit Putra
19.46 %
Didukung oleh Partai Demokrat + partai lainnya

Cok Budi Suryawab - Suweta
25.81 %
Dudukung oleh Partai Golkar

Mangku Pastika- Puspayoga
54.73 %
Didukung oleh PDIP

( s/d pukul 15.33 WITA) - Sumber : Metro TV Online (http://www.metrotvnews.com/pilkadabali/)


PARTAI PESERTA PEMILU 2009 DAN NOMOR URUTNYA

Berikut berdasarkan pengumuman KPU siang hari ini: (9/7/08)

1. Partai Hanura
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai amanat Nasional
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah
13. Partai Kebangkitan Bangsa
14. Partai Pemuda Indonesia
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16. Partai Demokrasi Pembaruan
17. Partai Karya Perjuangan
18. Partai Matahari Bangsa
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20. Partai Demokrasi Kebangsaan
21. Partai Republika Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan Karya
24. Partai Persatuan Pembangunan
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Nasional Banteng Kerakyatan
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Read More

Wali Kota Berumur 19 Tahun

Washington - Rupanya trend terpilihnya calon pemimpin muda dalam sebuah pemilihan langsung tidak hanya terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Seorang mahasiswa ilmu politik, umur 19 tahun terpilih menjadi wali kota. John Tyler Hammons, remaja itu, mengalahkan saingannya yang berumur 70 tahun, untuk menduduki posisi wali kota Muskogee, Oklahoma, AS.
Dengan kemenangannya, mahasiswa tahun pertama di University of Oklahoma, itu bakal memimpin kota berpenduduk 40.000 jiwa. Dalam pilkada di Muskogee, Hammons meraup 70 persen suara mengalahkan mantan walikota. Sedang wali kota Wren Stratton yang akan habis masa jabatannya tidak mencalonkan kembali dalam pilkadi tersebut.

“Kampanyenya hebat, asyik, dan kami memenangkan masyarakat,” ungkap Hammons kepada wartawan. “Saya menginginkan pemerintahan yang terbuka. Saya tak memonopoli atas gagasan-gagasan bagus.”
"Masyarakat telah memberi kepercayaan besar kepada kami, dengan kepercayaan itu sekaligus kami akan dapat menyelesaikan banyak masalah."

Bagi Hammons, yang akan mulai bekerja Senin mendatang untuk periode dua tahun menjadi wali kota hanyalah awal dari sebuah karier politik. ”Saya ingin menjadi gubernur dan presiden AS,” kata dia.

Read More

Hitung Cepat: Syampurno Unggul

Sujud syukur: Calon Gubsu Syamsul Arifin dan Calon Wakil Gubsu Gatot Pudjo Nugroho langsung sujud syukur setelah mengetahui hasil hitung cepat Pilgubsu yang menempatkan pasangan nomor urut 5 itu berada di urutan pertama di kantor pemenangan di Jl. S Parman Medan, Rabu (16/4).

Medan, WASPADA Online
Hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan beberapa lembaga survei Rabu (16/4), menempatkan pasangan Syamsul/Gatot Pujonugroho (Syampurno) di urutan pertama perolehan suara Pilgubsu 2008. Di urutan selanjutnya, ada pasangan Umri/Maratua (UMMA), Tritamtomo/Benny Pasaribu (Tri-Ben), Wahab/Raden Syafii (WARAS) dan RE. Siahaan/Suherdi (PASS).

Keunggulan Syampurno diprediksi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang bekerjasama dengan Jaringan Isu Publik (JIP). Pasangan nomor 5, Syampurno juga unggul dengan 27,67 persen. "Dengan perolehan suara sebesar ini Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho sudah unggul dari pasangan lainnya," jelas Direktur Eksekutif LSI Denny JA.

LSI dan JIP melakukan quick count Pilkada Sumut dengan tujuan memperoleh gambaran dan prediksi hasil Pilkada Sumut. Dengan perhitungan statistik yang tepat, cepat, praktis, relatif murah, akurat dan dapat dipercaya untuk mengetahui hasil Pilkada dan sebagai pembanding atas penghitungan yang dilakukan KPUD.

Hasil LSI-JIP pasangan UMMA 16,26 persen, Tri-Ben 22,35 persen, PASS 16,51 persen, WARAS 17,22 persen dan Syampurno 27,67 persen. Data LSI-JIP distribusi suara dalam persen (persen) berdasarkan pembagian regional KPUD Sumut, Binjai, Langkat no.1, 18,12 persen, no.2, 13,23 persen, no.3, 4,13 persen, no.4, 6,09, no.5, 58,43 persen.

Deli Serdang, 1. 13,32 persen, 2. 29,42 persen, 3. 9,96 persen, 4. 12,60 persen, 5. 34, 69.Karo, Dairi, Pakpak Barat, 1. 14,35 persen, 2. 32,42 persen, 3. 36,17 persen, 4. 5,67 persen, 5. 10,88 persen. Kota Medan, 1. 11,03 persen, 2. 24.75 persen, 3. 10,23, 4. 13,58, 5. 40.41 persen. Labuhan Batu, 1.16,33 persen, 2. 22,84 persen, 3. 15,31 persen, 4. 29,20 persen, 5. 16,31 persen. Nias, Nias Selatan, 1. 6,07 persen, 2. 30,11 persen, 3. 21,00 persen, 4. 40,16 persen, 5. 2,66 persen.

Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, 1. 34,27 persen, 2. 8,21 persen, 3. 7,26 persen, 4. 33,47 persen, 5. 16,78 persen. Pematang Siantar, Simalungun, 1. 18,94 persen, 2. 36,40 persen, 3. 19,28 persen, 4. 7,65 persen, 5. 17,73 persen. Sibolga, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Samosir, 1. 4,60 persen, 2. 24,06 persen, 3. 56,92 persen, 4. 7,46 persen, 5. 6,96 persen.

Tanjung Balai, Asahan, Batubara, 1. 21,46 persen, 2. 12,76 persen, 3. 10,38 persen, 4. 20,51 persen, 5. 34,89 persen. Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, 1. 16,47 persen, 2. 18,68 persen, 3. 12,21 persen, 4. 17,75 persen dan 5. 34,89 persen

Fokap dan LPU
Sementara itu, berdasarkan quick count yang dilaksanakan Forum Kajian Politik (Fokap) dengan mengambil 2.000 sampel yang tersebar di 26 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Syampurno unggul dengan 24,5 persen. Selanjutnya pasangan UMMA di urutan kedua dengan 23,3 persen disusul Tri-Ben dengan 22,9 persen, WARAS 19,2 persen, dan pasangan PASS 10,1 persen.

"Hasil perolehan suara ini dengan partisipasi politik masyarakat hanya mencapai 59 persen, atau sebanyak 41 persen Golput," ujar Dr Erwin Ginting, Direktur Fokap kepada wartawan di Medan. Begitu juga dengan hasil quick count yang diperoleh Lembaga Pemenangan Umri (LPU). Pasangan Syampurno menempati urutan pertama sebagai pasangan yang paling banyak memperoleh suara dengan total sebesar 24,9 persen, disusul urutan kedua pasangan UMMA dengan 22,2 persen.

Di urutan kedua pasangan Tri-Ben membayangi dengan 22,1 persen, dan urutan empat WARAS dengan 19 persen serta PASS dengan 12,8 persen. Dengan demikian, menurut Fokap, terbuka peluang untuk dilakukan putaran kedua Pilgubsu karena tidak ada pasangan yang memperoleh suara melebihi 25 persen. (m39/h10/m12) . sumber dari sini

Read More

Litbang Kompas: Hade Menang

Minggu, 13 April 2008 17:39 WIB
(KOMPAS.COM) - JAKARTA, MINGGU – Pasangan H Ahmad Heryawan - H Yusuf Macan Effendi atau Dede Yusuf (Hade) menangkan quick count atau penghitungan cepat suara Pilkada Jawa Barat Litbang Kompas. Pasangan ini memperoleh 40,37 persen suara meninggalkan dua lawannya, yaitu pasangan Danny Setiawan-Iwan R Sulandjana (Da'i) dan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim (Aman).

Pada pukul 17.03 WIB, suara dari 300 Tempat Pemungutan Suara di tujuh kota se-Jawa Barat telah masuk seluruhnya ke pusat quick count di lantai empat Gedung Kompas Gramedia, Jakarta. Setelah sempat berkejar-kejaran dengan Aman, Hade akhirnya berhasil memenangkan pergulatan panas tersebut.

“Aman menduduki posisi kedua dengan merebut 35,39 persen suara, disusul Da'i dengan perolehan suara 24,30 persen,” ujar Koordinator Wilayah Quick Count Litbang Kompas, Matias Toto Suryaningtyas, Minggu (13/4).

Toto mengatakan quick count ini memiliki tingkat akurasi 99 persen. Satu persen, merupakan toleransi untuk membandingkan dengan perhitungan Komisi Pemilihan Umum sendiri. Ada 300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 60.000 TPS se-Jabar yang dijadikan sample untuk penelitian ini.

“Untuk menjaga keakuratan ini, setiap personil kami harus disiplin dalam menaati beberapa metode penelitian, seperti disiplin pada metode pengumpulan data dan proses entry data. Jadi paling tidak, tingkat kesalahannya dapat diminimalisir,” jelasnya.

Golkar Jawa Barat Siap Bertanggungjawab
Minggu, 13 April 2008 22:10 WIB
http://www.tempointeraktif.com/

TEMPO Interaktif, BANDUNG:Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Golkar Jawa Barat Uu Rukmana mengaku Siap bertanggung jawab atas kekalahan pasangan kandiat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang diusung partainya dengan Partai Demokrat, Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (DaI).“Kekalahan ini diluar dugaan dan saya siap bertanggung jawab” kata Uu kepada TEMPO di Bandung, Ahad (13/4).
Menurut Uu sebetulnya yang menentukan Danny sebagai calon dari Golkar lebih ditentukan oleh keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Suara DPP dalam penentuan calon sangat dominan, 40 persen. Sedangkan suara provinsi hanya 20 persen. Sisanya, 30 persen ditentukan oleh kepala daerah dan 10 persen oleh partai pendukung. "DPD Jabar sebetulnya dulu inginnya berkoalisi dengan PKS" tambahnya.
Karena itu Uu berharap diantara DPP dengan daerah tidak saling menyalahkan. Pemilihan kepala daerah secara langsung sangat tergantung pada masyarakat dan figur.
Uu sendiri mengakui, cara PKS dan PAN mengusung pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sangat mengagumkan “Mereka melakukan dengan cara door to door . Itu sangat mengagumkan” katanya.
Sebagai ketua partai, lanjut Uu, saya harus sportif menerima kekalahan ini “Selamat buat pasangan Hade” ucap Uu.
(Rinny Srihartini)

Read More

Pilkada Bali 2008 Butuh Dana Rp 45,6 Miliar

Kamis, 15 Februari 2007 10:56

Pilkada Bali 2008 Butuh Dana Rp 45,6 Miliar
Kapanlagi.com - Pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada) Propinsi Bali akan berlangsung tahun 2008 memerlukan dukungan dana sebesar Rp 45,6 miliar.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk kelancaran pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali Drs Wisnumurthi, MSi di Denpasar Kamis.

Ia mengatakan, penggunaan dana tersebut antara lain belanja barang Rp 10,6 miliar, belanja pegawai Rp 15,9 miliar dan operasional Rp 16,3 miliar.
"Dana itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan Pilkada," kata Wisnumurthi.

Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2008 telah diusulkan dalam dana cadangan Pemprop Bali tahun 2007 dan sisanya ditutupi dalam APBD 2008. Pengalokasian dana dalam dua tahun anggaran tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban APBD Bali.
"Namun belum diketahui pasti berapa besar alokasi dana untuk Pilkada dalam dana cadangan tahun 2007, karena masih dalam pembahasan pihak eksekutif dan legislatif," kata Wisnumurthi.

Bali berpenduduk sekitar 3,2 juta jiwa, namun yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada Propinsi Bali tahun 2008 sebanyak 2.705.611 jiwa.

Propinsi Bali yang terdiri atas delapan kabupaten, satu kota, 56 kecamatan dan 701 desa dan kelurahan dibagi dalam 5.976 tempat pemungutan suara (TPS), ujar Wisnumurthi. (*/cax)

Sumber: http://www.kapanlagi.com/

Read More