Raskin Dianggarkan Rp 98 Juta, Perjalanan Dinas Luar Rp 7 Milyar
Pendamping JKBM Juga Rendah
Amlapura (Bali Post)
APBD kabupaten Karangasem tahun 2010, tampak kurang berpihak kepada masyarakat apalagi masyarakat miskin. Buktinya, anggaran untuk pengadaan beras bagi masyarakat miskin (raskin) kurang dari Rp 100 juta, tetapi anggaran perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri total mencapai Rp 7 milyar lebih.
Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana, S.Pd. , yang ditemui, Minggu (10/1) di Amlapura, anggaran untuk pengadaan raskin kurang dari Rp 100 juta.
Terkait melambungnya harga sembako seperti beras dan gula pasir belakangan ini, pihaknya menyayangkan kecilnya anggaran untuk pengadaan raskin. Padahal, DPRD Karangasem sudah terus ngotot dalam pembahasan APBD 2010, agar APBD lebih lebih memihak kepada masyarakat. ‘’Nanti saat APBD perubahan, kami akan memperjuangkan lagi, agar APBD lebih banyak menyentuh rakyat kecil, seperti untuk pengadaan raskin atau bantuan bibit tanaman serta ternak setelah sebagian petani di lahan kering bulan lalu gagal panen dan tak mendapatkan stok untuk bibit jagung. Sementara ternak sapi atau babi masyarakat kecil juga banyak mati akibat terserang penyakit diduga akibat kondisinya lemah kurus kering karena terbatasnya pakan ternak, sementara panas menyengat,’’ papar Dana.
Dari anggaran perjalanan dinas luar tercatat total Rp 7 milyar lebih,terdiri perjalanan dinas luar daerah di pos Sekretariat Daerah sebesar Rp 2,817 milyar lebih serta di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Rp 421, 4 juta serta di pos Sekretariat DPRD Karangasem Rp 3,348 milyar lebih. Sementara biaya perjalanan dinas luar negeri di pos Sekretariat DPRD Karangasem Rp 150 juta, sementara di pos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 195 juta.
Biaya perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat eksekutif di Karangasem seperti pengalaman tahun sebelumnya ke Jakarta tau kunjungan kerja. Sementara untuk anggota DPRD ke luar daerah dengan alas an Bintek dijakarta atau kunker ke berbagai daerah. Sementara perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat eksekutif seperti Bupati Karangasem, dengan tujuan promosi pariwisata ke Thailand,Singapura, Korsel, AS, Eropah atau Australia. Akhir Desember 2009, Bupati Geredeg ke Jepang terkait kerjasama dengan jepang.
Selain kecilnya anggaran untuk pengadaan raskin, anggaran untuk pendamping Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) juga tak sesuai dengan MoU yang ditandatangani Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Pemkab Karangasem hanya menganggarkan JKBM Rp 4 milyar dari Rp 8,7 milyar rencana semula. (013).::.
Pendamping JKBM Juga Rendah
Amlapura (Bali Post)
APBD kabupaten Karangasem tahun 2010, tampak kurang berpihak kepada masyarakat apalagi masyarakat miskin. Buktinya, anggaran untuk pengadaan beras bagi masyarakat miskin (raskin) kurang dari Rp 100 juta, tetapi anggaran perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri total mencapai Rp 7 milyar lebih.Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana, S.Pd. , yang ditemui, Minggu (10/1) di Amlapura, anggaran untuk pengadaan raskin kurang dari Rp 100 juta.
Terkait melambungnya harga sembako seperti beras dan gula pasir belakangan ini, pihaknya menyayangkan kecilnya anggaran untuk pengadaan raskin. Padahal, DPRD Karangasem sudah terus ngotot dalam pembahasan APBD 2010, agar APBD lebih lebih memihak kepada masyarakat. ‘’Nanti saat APBD perubahan, kami akan memperjuangkan lagi, agar APBD lebih banyak menyentuh rakyat kecil, seperti untuk pengadaan raskin atau bantuan bibit tanaman serta ternak setelah sebagian petani di lahan kering bulan lalu gagal panen dan tak mendapatkan stok untuk bibit jagung. Sementara ternak sapi atau babi masyarakat kecil juga banyak mati akibat terserang penyakit diduga akibat kondisinya lemah kurus kering karena terbatasnya pakan ternak, sementara panas menyengat,’’ papar Dana.
Dari anggaran perjalanan dinas luar tercatat total Rp 7 milyar lebih,terdiri perjalanan dinas luar daerah di pos Sekretariat Daerah sebesar Rp 2,817 milyar lebih serta di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Rp 421, 4 juta serta di pos Sekretariat DPRD Karangasem Rp 3,348 milyar lebih. Sementara biaya perjalanan dinas luar negeri di pos Sekretariat DPRD Karangasem Rp 150 juta, sementara di pos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 195 juta.
Biaya perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat eksekutif di Karangasem seperti pengalaman tahun sebelumnya ke Jakarta tau kunjungan kerja. Sementara untuk anggota DPRD ke luar daerah dengan alas an Bintek dijakarta atau kunker ke berbagai daerah. Sementara perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat eksekutif seperti Bupati Karangasem, dengan tujuan promosi pariwisata ke Thailand,Singapura, Korsel, AS, Eropah atau Australia. Akhir Desember 2009, Bupati Geredeg ke Jepang terkait kerjasama dengan jepang.
Selain kecilnya anggaran untuk pengadaan raskin, anggaran untuk pendamping Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) juga tak sesuai dengan MoU yang ditandatangani Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Pemkab Karangasem hanya menganggarkan JKBM Rp 4 milyar dari Rp 8,7 milyar rencana semula. (013).::.
0 komentar:
Post a Comment
Alim Mahdi adalah Founder www.mastersop.com
Konsultan SOP dan Penggagas "GERAKAN PENGUSAHA SADAR SOP"